BPMPT Prov Jabar Standar Pelayanan Perizinan

 Trend,  30-11-2016 17:00:47

  

io9-0jvb

http://bpmpt.jabarprov.go.id/web/assets/ckfinder/core/connector/php/assets/uploads/images/Bidang%20Pelayanan/Standar%20Pelayanan%20Perizinan%20Terpadu.pdf

STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
A. Persyaratan Perizinan
Persyaratan perizinan baik administrasi maupun teknis mengacu kepada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh bidang/ sektor perizinan masing-masing. Persyaratan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan masukan dari OPD Teknisnya.
B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan perizinan terpadu dikelompokan kedalam 5 (Lima) model, yaitu :
B.1 Model 1 : Tanpa Kajian Teknis dan Dengan Retribusi
B.2 Model 2 : Tanpa Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi
B.3 Model 3 : Dengan Kajian Teknis dan Dengan Retribusi
B.4 Model 4 : Dengan Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi
B.5 Model 5 : Bersifat Strategis
Diagram untuk setiap model adalah meliputi:

Prosedur Perizinan Model 1 : Tanpa Kajian Teknis dan Dengan Retribusi:
1) Prosedur Permohonan:
a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan;
b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan;
c. Permohonan via Loket; dan
i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas;
ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan
iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap;
d. Permohonan via Elektronik.
i. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan.
2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi):
a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan;
b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap; dan
d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office.
3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Penerbitan Permohonan (Proses Administrasi):
a. Petugas Back Office melakukan verifikasi dan validasi administratif terhadap berkas permohonan;
b. Petugas Back Office membuat naskah Izin dan/atau Non Izin untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan; dan
c. Petugas Back Office membuat naskah penolakan atau penangguhan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan.
4) Tim Teknis menghitung nilai retribusi sebagai bahan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh pejabat yang berwenang; (Proses Teknis):
4
5) Kepala Badan menandatangani dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan):
a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan;
c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan;
d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; dan
e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
6) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan).
7) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan:
a. Penyerahan via Loket:
i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office;
ii. Petugas Front Office menyerahkan SKRD kepada Pemohon: dan
iii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
b. Penyerahan via Non Loket
Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan
8) Prosedur Pembayaran dan Penerimaan Dokumen Perizinan
a. Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari petugas Front Office;
b. Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke loket pembayaran yang telah disediakan atau Bank yang ditunjuk untuk perjinan yang telah selesai;
c. Pemohon menerima bukti pembayaran retribusi (untuk perizinan yang dikenakan retribusi);
5
d. Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani; dan
e. Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan

Prosedur Perizinan Model 2 : Tanpa Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi
1) Prosedur Permohonan:
a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan;
b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan:
c. Permohonan via Loket:
i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas;
ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan
iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
d. Permohonan via Elektronik:
i. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan.
2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi):
a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan;
b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap; dan
d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office.
3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Penerbitan Permohonan (Proses Administrasi):
a. Petugas Back Office melakukan verifikasi dan validasi administratif terhadap berkas permohonan;
b. Petugas Back Office membuat naskah Izin dan/atau Non Izin untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan; dan
c. Petugas Back Office membuat naskah penolakan atau penangguhan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan.
8
4) Kepala Badan menandatangani dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan):
a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan;
c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan;
d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan Tidak Bersifat Strategis; dan
e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
5) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan)
6) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan:
a. Penyerahan via Loket:
i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; dan
ii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
b. Penyerahan via Non Loket:
i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan
ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon.
7) Prosedur Penerimaan Dokumen Perizinan:
Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.

Prosedur Perizinan Model 3 : Dengan Kajian Teknis dan Dengan Retribusi:
1) Prosedur Permohonan:
a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan;
b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan;
c. Permohonan via Loket;
i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas;
ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan
iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
d. Permohonan via Elektronik.
Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan.
2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi):
a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan;
b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan yang bersifat umum tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap untuk persyaratan yang bersifat umum; dan
d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office.
3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Kajian Teknis (Proses Teknis):
a. Badan menyampaikan permintaan tertulis melalui surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan kepada Tim Teknis untuk melakukan validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis secara terpadu dengan petugas Back Office;
b. Tim Teknis dan Back Office menetapkan metode dan waktu validasi/ verifikasi dan kajian yang akan dilaksanakan dan menginformasikannya kepada pemohon melalui Front Office, surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan;
c. Validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis dilaksanakan dengan metode:
11
i. On desk, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di Kantor dengan dapat menghadirkan pemohon apabila dipandang perlu;
ii. On site, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di lokasi objek perijinan; dan
iii. On desk dan on site.
4) Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian, serta menghitung nilai retribusi sebagai bahan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh pejabat yang berwenang; (Proses Teknis).
5) Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis dan SKRD kepada Badan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; (Proses Teknis).
6) Petugas Back Office membuat rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Kepala Badan; (Proses Teknis).
7) Kepala Badan menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan):
a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan;
c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan;
d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan Tidak Bersifat Strategis; dan
e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
8) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan).
12
9) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan:
a. Penyerahan via Loket:
i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office;
ii. Petugas Front Office menyerahkan SKRD ke Pemohon; dan
iii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
b. Penyerahan via Non Loket:
i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan
ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon.
10) Prosedur Pembayaran dan Penerimaan Dokumen Perizinan:
a. Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari petugas Front Office;
b. Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke loket pembayaran yang telah disediakan atau Bank yang ditunjuk untuk perjinan yang telah selesai;
c. Pemohon menerima bukti pembayaran retribusi (untuk perizinan yang dikenakan retribusi); dan
d. Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani setelah menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi pendaftaran/ bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan) dan syarat lainnya yang ditetapkan.

Prosedur Perizinan Model 4 : Dengan Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi:
1) Prosedur Permohonan:
a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan;
b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan;
c. Permohonan via Loket:
i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas;
ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan
iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
d. Permohonan via Elektronik:
Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan.
2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi):
a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan;
b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan yang bersifat umum tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap untuk persyaratan yang bersifat umum;
d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office.
3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Kajian Teknis (Proses Teknis)
a. Badan menyampaikan permintaan tertulis melalui surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan kepada Tim Teknis untuk melakukan validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis secara terpadu dengan petugas Back Office;
b. Tim Teknis dan Back Office menetapkan metode dan waktu validasi/ verifikasi dan kajian yang akan dilaksanakan dan menginformasikannya kepada pemohon melalui Front Office, surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan;
c. Validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis dilaksanakan dengan metode:
15
i. On desk, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di Kantor dengan dapat menghadirkan pemohon apabila dipandang perlu;
ii. On site, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di lokasi objek perijinan; dan
iii. On desk dan on site.
4) Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian; (Proses Teknis).
5) Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada Badan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; (Proses Teknis).
6) Petugas Back Office membuat rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Kepala Badan; (Proses Penerbitan).
7) Kepala Badan menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan):
a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan;
c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan;
d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan; dan
e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
8) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan).
9) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan:
a. Penyerahan via Loket:
16
i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; dan
ii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/ atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
b. Penyerahan via Non Loket:
i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan
ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon.
10) Prosedur dan Penerimaan Dokumen Perizinan:
Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah

Prosedur Perizinan Model 5 : Bersifat Strategis.
1) Prosedur Permohonan:
a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan; dan
b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Gubernur.
c. Permohonan via Loket:
i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas;
ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan
iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
d. Permohonan via Elektronik
Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan.
2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi):
a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan;
b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan yang bersifat umum tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap untuk persyaratan yang bersifat umum; dan
d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office.
3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Kajian Teknis (Proses Teknis):
a. Badan menyampaikan permintaan tertulis melalui surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan kepada Tim Teknis untuk melakukan validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis secara terpadu dengan petugas Back Office;
b. Tim Teknis dan Back Office menetapkan metode dan waktu validasi/ verifikasi dan kajian yang akan dilaksanakan dan menginformasikannya kepada pemohon melalui Front Office, surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan; dan
c. Validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis dilaksanakan dengan metode:
i. On desk, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di Kantor dengan dapat menghadirkan pemohon apabila dipandang perlu;
ii. On site, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di lokasi objek perijinan; dan
iii. On desk dan on site.
4) Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian; (Proses Teknis).
5) Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada Badan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; (Proses Teknis).
6) Petugas Back Office membuat rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Gubernur; (Proses Penerbitan).
7) Kepala Badan menyampaikan rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan kepada Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup bidang tugasnya setelah dicatat di Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ditembuskan kepada Biro sesuai lingkup tugasnya. (Proses Penerbitan).
8) Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup bidang tugasnya melakukan pemarafan rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan setelah mendapatkan masukan dari tim teknis yang berada dilingkup setda dan Biro Hukum; (Proses Penerbitan).
9) Sekretaris Daerah melakukan pemarafan rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan setelah diparaf oleh Asisten Sekretaris Daerah; (Proses Penerbitan).
10) Gubernur menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan setelah diparaf oleh Wakil Gubernur; (Proses Penerbitan).
11) Petugas ketatausahaan Sekretariat Daerah memberikan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan).
12) Petugas Back Office melaksanakan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan).
13) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan:
a. Penyerahan via Loket;
i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; dan
ii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
b. Penyerahan via Non Loket:
i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan
ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon.
14) Prosedur dan Penerimaan Dokumen Perizinan:
Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
Model sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif Dan Produk, Kolom B.
C. Jangka Waktu Penyelesaian (sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif Dan Produk, Kolom C):
1) Jangka waktu perizinan atau Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterimanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditangguhkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin dan non izin. Jangka waktu perizinan untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana kolom C3 waktu proses penerbitan. Proses penerbitan berupa proses penyusunan naskah perizinan, penandatanganan, penomoran dan proses lainnya sehingga naskah perizinan siap diserahkan kepada pemohon;
2) Permohonan perizinan dinyatakan secara lengkap setelah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis;
3) Durasi waktu proses admistrasi untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana kolom C1 waktu proses administrasi. Proses administrasi berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan perizinan; dan
4) Durasi waktu proses teknis untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana kolom C2 waktu proses teknis. Proses teknis berupa pemeriksaan kesahan/kebenaran/ validitas informasi yang disampaikan pemohon, pelaksanaan kajian teknis dan penyusunan pertimbangan teknis.
D. Biaya/ Tarif Retribusi:
1) Biaya/ tarif retribusi untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif Dan Produk, Kolom D; dan
2) Besaran biaya/ tarif retribusi adalah sebagaimana tertera pada Tabel : Biaya/ Tarif Retribusi.
E. Produk Pelayanan:
1) Produk pelayanan pelayanan perizinan terpadu adalah administrasi perizinan yang terdiri dari izin dan non izin; dan
2) Produk pelayanan untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif dan Produk, Kolom E.

F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan:
1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ masyarakat.
2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari pelanggan/ masyarakat.
3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut:
a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Badan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan;
c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/ revisi;
d. Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan
e. Pemohon mengisi data pengaduan yang dapat disampaikan melalui:
1) loket pengaduan;
2) telephon; dan
3) Media elektronik/ Aplikasi Pengaduan.
f. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan;
2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan;
3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan:
a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan;
b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll.
4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a) Merumuskan inti masalah yang diadukan;
b) Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan;
c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah– langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan;
e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Badan;
f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
(1). Penyelesaian pengaduan di internal Badan, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Badan. Tindaklanjut pengaduan diinternal Badan, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Badan, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya;
(2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada dieskternal Badan;
Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya;
(3). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa diselesaikan secara internal atau eksternal Badan.
Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala Badan/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung.

 вертолет на радиоуправлении купить киев

Komentar

Counting


LATEST TUNE-IN